Daftar gratis

Blog · 1 September 2026

Donasi dan patungan online tanpa yayasan: dua izin yang harus beres lebih dulu

Menggalang dana untuk pengobatan teman, korban bencana, atau proyek komunitas terasa seperti masalah teknis: butuh satu tautan yang bisa disebar, dan uangnya masuk. Bagian teknisnya memang paling mudah. Bagian yang menjatuhkan kampanye justru dua hal yang keduanya harus selesai sebelum tautan pertama disebar, dan keduanya sering baru diketahui setelah dana tertahan.

Yang pertama datang dari hukum Indonesia, yang kedua dari kebijakan penyedia pembayaran mana pun yang dipakai. Tulisan ini menjelaskan keduanya, lalu bagian teknis yang tersisa: bentuk penerimaan yang cocok, biaya pada nominal donasi yang biasanya kecil, dan cara melaporkan hasil sehingga tidak bisa dibantah.

Izin pertama: pengumpulan uang dari publik diatur undang-undang

Pengumpulan uang atau barang dari masyarakat diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang memerlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Peraturan pelaksananya, PP Nomor 29 Tahun 1980, menempatkan penyelenggaraan itu pada organisasi yang memenuhi syarat, dan izinnya diurus lewat Dinas Sosial atau Kementerian Sosial.

Ada pembeda yang menentukan, dan pembeda itulah yang membuat sebagian besar patungan sehari-hari tidak berurusan dengan izin: pengumpulan dalam lingkungan terbatas, hanya kepada para anggota suatu organisasi, tidak dipersyaratkan izin seperti pengumpulan yang ditujukan kepada publik. Iuran kelas, kas RT, patungan hadiah satu tim kantor, dan urunan antaranggota klub berada di sisi itu. Kampanye yang disebar terbuka di media sosial dan terbuka bagi siapa saja yang melihatnya berada di sisi sebaliknya.

Garis di antara keduanya tidak selalu tegas, dan satu artikel tidak bisa memutuskannya untuk kasus tertentu. Yang bisa dipastikan: pertanyaannya gratis dan jawabannya cepat. Menanyakan rencana kampanye ke Dinas Sosial setempat sebelum diluncurkan jauh lebih murah daripada menghentikannya di tengah jalan sambil memegang uang orang lain. Untuk penagihan internal yang jelas berada di sisi lingkungan terbatas, urutan kerjanya dibahas terpisah di panduan iuran komunitas.

Izin kedua: penyedia pembayaran memperlakukan donasi sebagai kategori khusus

Donasi, penggalangan dana amal, dan crowdfunding termasuk kegiatan yang membutuhkan persetujuan tertulis lebih dulu menurut kebijakan penggunaan terlarang Kasera Pay. Begitu juga menerima pembayaran atas nama usaha atau orang lain, yang persis menggambarkan patungan untuk biaya pengobatan seseorang atau penggalangan yang dananya diteruskan ke pihak ketiga. Keduanya bukan kegiatan terlarang; keduanya kegiatan yang perlu dikabarkan dan disetujui sebelum dimulai.

Alasannya sama dengan alasan hukum di atas: kegiatan ini memegang uang atau janji milik orang lain, dan kalau gagal, yang menanggung adalah para penyumbang. Akibat praktisnya adalah urutan kerja yang tidak boleh dibalik. Mendaftar, menyelesaikan verifikasi, mengabarkan rencana kampanye beserta tujuan dan penerima akhirnya, menunggu jawaban, baru menyebar tautan. Akun yang terlanjur dipakai untuk kategori berpersetujuan tanpa persetujuan berisiko ditangguhkan dan pencairannya ditahan selama pemeriksaan. Dana yang sah tidak hangus, tetapi jadwalnya berhenti menjadi milik panitia, dan itu masalah besar ketika sudah ada tanggal yang dijanjikan ke penerima.

Bentuk penerimaan: halaman pembayaran atau tautan per penyumbang

Setelah dua izin beres, pilihannya tinggal dua bentuk, dan penentunya adalah siapa yang menentukan nominal.

Pada halaman pembayaran, penyumbang mengisi dua kolom di luar nominal, yaitu nama dan catatan opsional. Kolom catatan itu bernilai lebih besar daripada tampaknya: isinya menjadi keterangan pembayaran, ikut ke ekspor CSV, dan bisa dicari. Satu aturan pengisian yang diumumkan sejak awal, misalnya menuliskan nama panggilan dan asal grup, membuat rekap akhir bisa disusun tanpa menebak siapa mengirim apa. Aturan yang tidak diumumkan menghasilkan dua ratus baris berisi kata “donasi”.

Nominal minimum per pembayaran adalah Rp 10.000 dan maksimum Rp 10.000.000, sesuai batas yang berlaku. Angka minimum itu perlu diketahui sebelum kampanye berbunyi “seikhlasnya”, karena sumbangan Rp 5.000 akan ditolak, dan penolakan yang tidak dijelaskan lebih dulu terbaca sebagai kampanye yang rusak.

Biaya pada nominal kecil, dan yang berubah 1 Oktober 2026

Donasi cenderung kecil dan banyak, dan itu justru kondisi paling tidak ramah bagi biaya yang punya komponen tetap. Tarifnya adalah MDR QRIS 0,7 persen yang diteruskan apa adanya dari jaringan pembayaran, ditambah Rp 250 biaya Kasera per transaksi berhasil, tanpa biaya pendaftaran dan tanpa biaya bulanan. Pada nominal donasi, angkanya jatuh begini:

Pola itu berubah cukup besar sebentar lagi. Bank Indonesia memperluas MDR QRIS 0 persen ke seluruh kategori merchant untuk transaksi sampai Rp 100.000, berlaku 1 Oktober 2026, dan untuk kategori usaha mikro batas bebas MDR itu sampai Rp 500.000. Komponen 0,7 persen pada tiga baris pertama di atas menjadi nol, menyisakan Rp 250 saja, sehingga donasi Rp 20.000 berbiaya 1,25 persen dan donasi Rp 50.000 berbiaya 0,5 persen. Rincian per kategori usahanya ada di tulisan tentang biaya QRIS 2026. Untuk kampanye yang dijadwalkan dekat tanggal itu, selisihnya cukup nyata untuk ikut dipertimbangkan saat menyusun target.

Satu biaya lagi yang sering terlewat dalam anggaran kampanye adalah biaya pencairan, Rp 3.000 per pencairan, bukan per donasi. Karena tetap, biaya itu murah bila saldo dicairkan sekali setelah kampanye ditutup dan mahal bila dicairkan tiap kali ada yang masuk. Jadwal, ambang minimum, dan hal lain yang menentukan kapan uang sampai dibahas di panduan pencairan dana.

Melaporkan hasil dengan angka yang tidak bisa dibantah

Kepercayaan adalah bahan bakar kampanye kedua, dan yang merusaknya biasanya bukan penyelewengan melainkan laporan yang tidak cocok. Dua kebiasaan menutup hampir semua celahnya.

Pertama, laporkan nominal bersih, bukan nominal kotor. Angka bersih adalah yang benar-benar masuk ke saldo dan yang nanti sampai ke penerima; melaporkan angka kotor menciptakan selisih yang harus dijelaskan berulang kali di kolom komentar. Ekspor CSV memuat keduanya per pembayaran beserta keterangan dan waktunya, jadi laporan bisa disusun dari berkas yang sama yang dipakai untuk mencocokkan.

Kedua, jangan pernah menghitung dari tangkapan layar bukti transfer yang dikirim penyumbang. Status pembayaran berdiri sendiri per transaksi, yaitu pending, succeeded, atau expired, dan hanya succeeded yang berarti uangnya ada. Alasan panjang kenapa bukti kiriman tidak layak dijadikan dasar pembukuan ada di tulisan tentang bukti transfer palsu.

Dua hal yang menentukan kecepatan, dan satu yang menentukan risiko

Kampanye yang tiba-tiba ramai bertemu batas harian: seratus permintaan pembayaran per hari dan total Rp 50.000.000 per hari pada batas default, dihitung dalam zona waktu Asia/Jakarta. Untuk kampanye yang diperkirakan melewatinya pada hari peluncuran, batas itu perlu dinaikkan lebih dulu, bukan ditemukan saat tautan sudah menyebar. Halaman pembayaran yang dibuka terus-menerus juga memakai jatah yang sama, karena setiap penyumbang membuat satu permintaan.

Yang menentukan risiko adalah pembatalan. Pengembalian dana untuk pembayaran QRIS dan Virtual Account dilakukan manual dengan transfer dari sisi panitia, dan biaya per transaksi yang sudah terpakai tidak ikut kembali. Kampanye yang batal setelah seratus donasi masuk berarti seratus transfer manual dan biaya yang sudah hangus. Karena itu kalimat tentang apa yang terjadi bila target tidak tercapai layak ditulis di halaman kampanye sejak hari pertama, bukan disusun setelah pertanyaannya datang.